Masyarakat Indonesia tengah memperhatikan lonjakan biaya pendidikan tinggi, khususnya lewat Polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin tinggi. Banyak mahasiswa dan pihak publik merasa kebijakan ini kurang adil, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menegaskan bahwa kebijakan UKT baru tersebut hanya berlaku untuk mahasiswa baru, dan tidak akan berdampak pada mahasiswa yang sudah menjalani kuliah.
Di sisi lain, data dari OECD menunjukkan bahwa proporsi lulusan perguruan tinggi di Indonesia jauh berada di bawah rata-rata negara mitra. Untuk rentang usia 25–34 tahun, rata-rata negara OECD mencatat angka sekitar 47,42 %, sedangkan Indonesia hanya mencapai 17,93 %. Di urutan bawah, hanya Afrika Selatan yang berada di bawah Indonesia dengan persentase 13,11 %.
Menariknya, negara dengan tingkat kelulusan perguruan tinggi tertinggi adalah Korea Selatan, di mana sekitar 69 % dari penduduk usia 2535 tahun memiliki gelar sarjana. Bahkan, biaya kuliah di negara tersebut justru lebih murah bila dibandingkan dengan biaya pendidikan menengah — sebuah pemandangan yang kontradiktif bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia.
Jika dilihat dalam skala ASEAN, UNESCO mencatat bahwa akses ke pendidikan tinggi di Asia Tenggara memang telah berkembang pesat. Namun demikian, posisi Indonesia masih relatif rendah: dari 11 negara di kawasan, Indonesia menempati urutan ke-6 dalam hal proporsi warga yang memiliki pendidikan tinggi. Negara-negara seperti Singapura menduduki posisi atas, sedangkan Kamboja, Laos, dan Myanmar berada di urutan terbawah.
Menurut data yang lebih baru, tingkat lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, hanya sekitar 10,2 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia belum mengenyam pendidikan tinggi, meskipun pendidikan menengah atas (SMA/sederajat) telah diikuti oleh sekitar 30,85 persen penduduk.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti tingginya angka lulusan SD dan SMP, yang jika dijumlahkan mencapai 47,51 persen. Angka ini bahkan melebihi jumlah penduduk yang memiliki ijazah SMA. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Disparitas pendidikan juga terlihat dari rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang hanya mencapai 9,22 tahun, setara dengan lulus kelas 9 SMP. Namun, angka ini bervariasi antarprovinsi. Di DKI Jakarta, rata-rata lama sekolah mencapai 11,5 tahun, sementara di Provinsi Papua Pegunungan hanya 5,1 tahun.
Kesenjangan pendidikan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Pemerintah Fokus Tingkatkan Rasio Lulusan S2 dan S3
Pemerintah Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah lulusan pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S2 (magister) dan S3 (doktor), guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang memiliki kompetensi tinggi dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, seperti beasiswa dan kemitraan dengan universitas dalam dan luar negeri. Program-program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki potensi dan komitmen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui akreditasi dan peningkatan fasilitas penelitian.
Peningkatan jumlah lulusan S2 dan S3 diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli yang mampu berkontribusi dalam riset dan inovasi, serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Dengan demikian, kualitas pendidikan tinggi akan semakin meningkat, dan Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional.
Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Menurut data saat ini, hanya sekitar 0,45 persen dari total penduduk produktif berusia 15 hingga 64 tahun di Indonesia yang memiliki gelar magister atau doktor. Presiden juga menyoroti bahwa angka tersebut masih jauh di bawah negara-negara tetangga.
Hemat penulis, tingkat pendidikan di suatu negara ini menyumbang variabel penting pada kemampuan literasi-numerasi suatu negara juga. Jika sistem pendidikan suatu bangsa baik, maka kemampuan literasi-numerasi bangsa tersebut juga baik. Di abad ini, pekerjaan/karir membutuhkan keterampilan modern, kemudian untuk mendapatkan keterampilan tersebut salah satunya dapat diperoleh dari sistem pendidikan yang baik.
Pengangguran Lulusan SMA vs Lulusan Kuliah
Terkadang kita mendengar selentingan suara “saya nggak mau kuliah, nanti juga sama aja kayak lulusan SMA, nganggur juga”. Untuk menanggapi pernyataan tersebut, mari kita kaji data informasi berikut ini.
Tabel. Data perbandingan pengangguran SMA sederajat dan Perguruan Tinggi (D4/S1/S2/S3) 2024-2025 di Indonesia
|
Tahun / Periode |
SMA/SMK |
Perguruan Tinggi |
|
Februari 2025 |
14,35% |
6,23% |
|
Februari 2024 |
16,06% |
5,25% |
Sumber: BPS 2025
Data BPS menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi, yakni 8,00 persen pada Februari 2025. Disusul lulusan SMA dengan 6,35 persen dengan total SMA dan SMK yaitu 14,35 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi Diploma IV/S1/S2/S3 yaitu 6,23 persen. Di sini dapat kita lihat bahwa pengangguran tertinggi yaitu SMA se-derajat (SMK/MA) dibandingkan dengan perguruan tinggi. Data ini kemungkinan dipengaruhi akibat lulusan S1 di Indonesia memang jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding lulusan SMA sederajat. Lulusan S1 sebenarnya memiliki peluang kerja berkompetensi tinggi, dengan catatan adanya kesesuaian dibutuhkannya angkatan kerja dengan jumlah lulusan perguruan tinggi (supply and demand) dengan stabil agar menekan angka pengangguran di kalangan perguruan tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun tipis 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2024. Angka ini setara dengan 7,28 juta orang pengangguran dari total 153,05 juta angkatan kerja. Pengangguran masih lebih tinggi pada laki-laki (4,98 persen) dibanding perempuan (4,41 persen). Jika ditinjau lokasi, pengangguran di perkotaan (5,73 persen) lebih tinggi dibanding di perdesaan (3,33 persen). Kelompok umur muda masih menjadi yang paling rentan terhadap pengangguran. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 16,16 persen, jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia produktif 25–59 tahun (3,04 persen) dan kelompok lansia 60 tahun ke atas (1,67 persen). Angka ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja muda yang baru memasuki pasar kerja.
Secara regional, TPT bervariasi antarprovinsi. Provinsi dengan pengangguran tertinggi antara lain Jawa Barat (6,74 persen), Banten (6,64 persen), dan DKI Jakarta (6,18 persen). Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat di Bali (1,58 persen), DI Yogyakarta (3,18 persen), serta Jawa Timur (3,61 persen). Pola ini menunjukkan perbedaan struktur ekonomi dan kesempatan kerja yang signifikan antarwilayah di Indonesia.
Agar kita berpikir lebih adil dalam menyikapi sebuah data, mari kita berpikir supply and demand dari lulusan perguruan tinggi dan juga lulusan SMA sederajat.
Supply-Demand di Lulusan Perguruan Tinggi
Supply (Penawaran lulusan perguruan tinggi)
-
- Setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia terus menghasilkan lulusan yang jumlahnya besar. Sebagai contoh, lulusan universitas (S1 ke atas) yang menganggur saja sudah mencapai ~1,01 juta orang pada 2025.
- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) lulusan perguruan tinggi (D-IV/S1/S2/S3) juga meningkat, dari sekitar 5,25 % pada Februari 2024 hingga ~6,23 % pada Februari 2025.
Demand (Kebutuhan tenaga kerja lulusan PT)
-
- Pasar kerja di Indonesia memerlukan tenaga yang “siap pakai”, berkompetensi tinggi, dan relevan dengan kebutuhan industri, terutama vokasi dan keahlian teknis. Banyak pelaku dan pengamat menyebut bahwa tenaga kerja yang paling dibutuhkan bukan selalu lulusan akademik yang teoritis, melainkan tenaga ahli praktis atau teknisi.
- Kebutuhan terhadap pekerjaan formal dan berbayar layak juga masih terbatas, dan banyak pekerjaan terserap di sektor informal atau pekerjaan tidak sesuai bidang pendidikan.
- Ada gap besar antara jumlah lowongan kerja yang tersedia dan jumlah orang yang perlu bekerja. Contohnya, jika kebutuhan lapangan kerja adalah ~12,2 juta, serapan tenaga kerja hanya ~4,8 juta atau sekitar 39 % dari kebutuhan yang diharapkan.
Dampak Supply & Demand terhadap Serapan Lulusan PT
- Karena jumlah lulusan PT yang terus meningkat (supply tinggi), tapi pertumbuhan lapangan kerja formal/kualifikasi tinggi tidak bertambah (tidak sesuai rasio), maka banyak lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Akibatnya TPT lulusan tinggi meningkat.
- Mismatch kompetensi menjadi salah satu penyebab utama: lulusan perguruan tinggi sering kali belum memiliki keterampilan atau pengalaman praktis yang dibutuhkan industri (soft skills, teknologi, adaptasi ke digital, dll).
- Penyerapan tenaga kerja formal yang “berpendidikan tinggi” juga terbatas, sehingga banyak lulusan akhir yang bekerja di sektor informal atau pekerjaan “non-akademik” yang tidak memerlukan gelar tinggi. Ini memperlemah relasi antara pendidikan tinggi dan penyerapan kerja sesuai jenjang pendidikan.
Supply-Demand di SMA sederajat
Supply (penawaran lulusan SMA / SMK / MA)
- Berdasarkan data Dataloka, tahun ajaran 2024/2025 terdapat sekitar 1,68 juta lulusan SMA dan 1,61 juta lulusan SMK secara nasional.
- Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan menengah atas (SMA/SMK sederajat) cukup besar: ~30,85 % dari total penduduk (menurut statistik pendidikan).
- Dengan banyaknya lulusan menengah setiap tahun, supply tenaga kerja lulusan menengah menjadi sangat besar.
Demand (Kebutuhan tenaga kerja lulusan SMA)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut jenjang pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SMA umum memiliki TPT ~ 7,05 %, dan lulusan SMA kejuruan (SMK) ~ 9,01 %.
- Artinya, untuk lulusan SMA, sekitar 92,95 % diperkirakan terserap bekerja atau tidak menjadi pengangguran terbuka, sedangkan untuk SMK sekitar 90,99 % (asumsi semua lulusan memasuki pasar kerja).
- Meskipun demikian, sebagian besar pekerjaan yang tersedia untuk lulusan menengah berada di sektor informal atau pekerjaan dengan keterampilan rendah, sehingga kualitas penyerapan kerja tidak selalu sesuai harapan.
- Selain itu, lulusan SMA/SMK menyumbang porsi besar dari jumlah pengangguran: lulusan SMA menyumbang ~28 % dari total pengangguran (sekitar 2,04 juta orang dari total 7,28 juta pengangguran per Februari 2025)
- Juga, data menyebut bahwa 51,11 % pemuda yang bekerja merupakan lulusan SMA atau sederajat, menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja menengah ternyata langsung “terserap” (meski mungkin di pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang tidak tingg)
Dampak Supply & Demand terhadap Serapan Lulusan SMA
- Oversupply lulusan menengah: jumlah lulusan SMA/SMK yang besar setiap tahun menciptakan tekanan besar bagi pasar kerja agar bisa menyerap mereka semua.
- Keterbatasan peluang kerja formal & profesional: permintaan untuk tenaga kerja menengah yang berkualitas (dengan kompetensi teknis, digital, atau keahlian spesifik) tidak sebanding dengan supply yang tersedia.
- Mismatch kompetensi: banyak lulusan SMA/SMK belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri (praktis, teknis, pengalaman kerja) sehingga meskipun secara nominal “terserap”, mereka mungkin bekerja di bidang non-optimal atau informal.
- Penyerapan kerja informal: sebagian besar lulusan sekolah menengah bekerja di sektor informal, yang seringkali memiliki kondisi kerja tidak stabil, upah rendah, atau tanpa jaminan sosial.
- Konkurensi antar lulusan: lulusan menengah harus bersaing tidak hanya antar sesama lulusan menengah, tetapi juga dengan lulusan tinggi yang mungkin mau menerima pekerjaan menengah/informal, tergantung kondisi.
Yang penulis dapatkan dari telaah supply & demand dari masing-masing lulusan, didapatkan:
- Lulusan SMA/SMK lebih cepat masuk dunia kerja, tapi rentan pengangguran karena supply besar dan skill terbatas.
- Lulusan S1 punya peluang karier dan penghasilan lebih baik, tetapi tidak semua terserap sesuai bidang karena supply sarjana juga meningkat. Persaingan antar sarjana ketat.
- Tantangan ke depan: menyeimbangkan supply pendidikan dengan demand dunia industri, serta mendorong peningkatan kualitas skill di semua level pendidikan.
- Jika kamu memutuskan kuliah, maka kuliah-lah dengan serius dan perbanyaklah jaringan profesional (agar memperbesar peluang).
Sumber berita/data:
Kumparan
Kompasiana
RRI
Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. Badan Pusat Statistik.
https://rri.co.id/indepth/240/pemerintah-terjung-langsung-tingkatkan-rasio-lulusan-s2-s3