Selama beberapa waktu, muncul berbagai kesalahpahaman di SMAIT Latansa Cendekia terkait alur dan pembiayaan lomba. Sebagian guru maupun murid sering kebingungan mengenai apakah lomba tertentu ditanggung sekolah, bagaimana prosedur pengajuan izin, siapa yang seharusnya membimbing, hingga apa saja laporan yang wajib disusun setelah kegiatan. Ketidakteraturan ini kerap menimbulkan miskomunikasi, ketidaksiapan peserta, bahkan hambatan dalam pemberian fasilitas. Melihat kondisi tersebut, saya pun menyusun sebuah Draft Mekanisme Delegasi Lomba sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sekaligus menata sistem agar lebih jelas, tertib, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak.

Dalam draft tersebut, mekanisme delegasi lomba diatur mulai dari tujuan penyusunan, yaitu memastikan proses delegasi berlangsung terencana, tertib, dan sesuai kebijakan sekolah. Ruang lingkupnya mencakup seluruh unsur yang terlibat, seperti murid, guru pembina, wali kelas, koordinator kesiswaan, hingga wakil kepala sekolah. Draft ini juga mendefinisikan tiga kategori lomba, yaitu lomba resmi sekolah (Kemdikdasmen & JSIT) yang seluruh biayanya ditanggung sekolah, lomba non-resmi namun membawa nama sekolah yang mendapat dukungan serta lomba pribadi.

Selain itu, draft ini merinci alur pengajuan lomba, mulai dari pengajuan oleh murid atau pembina, verifikasi jenis lomba, persetujuan kepala sekolah, penetapan peserta dan pembina, pemberian fasilitas sesuai kategori, hingga laporan pertanggungjawaban. Untuk lomba resmi, sekolah menyediakan fasilitas penuh seperti pendaftaran, transportasi, konsumsi, akomodasi, perlengkapan teknis, serta mewajibkan pendampingan dan penyusunan laporan lengkap. Sementara untuk lomba non-resmi, sekolah hanya menyediakan transportasi, dan sisanya menjadi tanggung jawab peserta. Tak lupa, disertakan pula etika dan ketentuan peserta agar murid tetap menjaga adab, mengikuti arahan pembina, dan melaporkan hasil lomba kepada sekolah.

Dengan penyusunan draft ini, saya berharap mekanisme delegasi lomba di SMAIT Latansa Cendekia menjadi lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami, sehingga prestasi murid dapat berkembang tanpa hambatan teknis maupun miskomunikasi di lapangan. Draft ini segera disahkan pada akhir Desember 2025.