Ahmad Mansur Suryanegara merupakan salah satu sejarawan Indonesia yang dikenal kritis terhadap historiografi resmi negara. Dalam bukunya Api Sejarah, ia menolak penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena menganggap tanggal tersebut tidak merepresentasikan kebangkitan nasional seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya menonjolkan kelompok tertentu dalam sejarah nasional. Penolakannya didasarkan pada kritik terhadap organisasi Boedi Oetomo yang dijadikan simbol kebangkitan nasional sejak era Presiden Soekarno.

Gambar 1. Prof. Dr. Ahmad Mansur Suryanegara (Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran)

Menurut Suryanegara, organisasi Boedi Oetomo bukanlah organisasi nasional pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara luas. Ia menilai Boedi Oetomo bersifat elitis, kedaerahan, dan terbatas pada kalangan priyayi Jawa dan Madura. Dalam sejumlah pembahasannya, ia menyebut bahwa organisasi tersebut tidak mewakili seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang menurutnya justru menjadi motor utama perjuangan anti-kolonial.

Suryanegara berpendapat bahwa kebangkitan nasional sesungguhnya lebih tepat dikaitkan dengan lahirnya Sarekat Islam. Organisasi ini dianggap memiliki basis massa yang luas, mencakup pedagang, ulama, santri, dan rakyat kecil dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam pandangannya, Sarekat Islam memiliki karakter nasional karena menghimpun rakyat lintas etnis dan wilayah, berbeda dengan Boedi Oetomo yang awalnya hanya berorientasi pada kepentingan kaum priyayi Jawa.

Selain itu, ia menilai historiografi nasional Indonesia terlalu dipengaruhi perspektif sekuler dan kolonial sehingga mengecilkan kontribusi umat Islam dalam perjuangan bangsa. Dalam Api Sejarah, Suryanegara berusaha menunjukkan bahwa ulama, santri, dan organisasi Islam memiliki peran besar sejak masa perlawanan terhadap penjajah hingga kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut ada “pengaburan sejarah” terhadap kontribusi Islam dalam narasi resmi negara.

Gambar 2. Buku Api Sejarah karya Prof. Suryanegara

Kritik Suryanegara juga menyentuh aspek politik penulisan sejarah. Ia menilai penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hasil konstruksi politik pada masa awal kemerdekaan yang kemudian diteruskan oleh rezim-rezim berikutnya. Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu meninjau ulang dasar historis peringatan tersebut agar sejarah nasional lebih adil dan proporsional terhadap semua kelompok yang terlibat dalam perjuangan bangsa